Gus Ipul: Tidak Usah Khawatir Jika PKB/PLKB Dipindah Luar Jawa

Gus Ipul: Tidak Usah Khawatir Jika PKB/PLKB Dipindah Luar Jawa

Gus Ipul: Tidak Usah Khawatir Jika PKB/PLKB Dipindah Luar Jawa – Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tak perlu khawatir dipindah ke luar Jawa.

Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014, yang menyebut kewenangan pengelolaan PKB dan PLKB dialihkan ke pemerintah pusat.

Dia mengungkapkan, meski UU mengamanatkan demikian, tenaga PKB/PLKB tetap menjadi tanggung jawab daerah dan tetap bisa bekerja di daerah. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan dipindah oleh pusat ke luar Jawa.

Dijelaskannya, beralihnya kewenangan ke pusat tersebut, secara langsung, sedikit meringankan belanja rutin APBD II. “Menurut UU Nomor 23/ 2014 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga menjadi tanggung jawab pemerinta secara konkuren antara pusat, Pemprov, dan Pemkab/kota. Jadi ini murnit amanat undang-undang,” tegas Gus Ipul di acara Berita Acara Serah Terima (BAST) PKB/PLKB se-Jatim Tahun 2017 di Empire Palace Surabaya, Selasa (25/7).

Dari sisi upaya pengendalian penduduk, lanjut Gus Ipul, Jawa Timur telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Timur mencapai 0,68 persen pertahun.

Gus Ipul: Tidak Usah Khawatir Jika PKB/PLKB Dipindah Luar Jawa

Angka ini lebih rendah dari LPP nasional yang mencapai 1,49 persen per tahun. “Rendahnya LPP Jatim ini merupakan salah satu bukti berhasilnya kinerja PKB/PLKB yang bertugas secara langsung di lapangan dan bertatap muka dengan masyarakat,” urai Gus Ipul.

Dia menambahkan, meskipun LPP Jawa Timur cukup kecil karena jumlah penduduknya sudah cukup besar yaitu 38,9 juta jiwa, maka rata-rata penduduk di provinsi ini bertambah 580 ribu jiwa per tahun.

Jadi, kata Gus Ipul, dalam jangka waktu lima tahun ada 2,9 juta jiwa yang harus disiapkan pemerintah kedudukan dasarnya, seperti kesehatan penduduk, lapangan kerja, dan lain-lain.

“Oleh sebab itu saudara Penyuluh harus punya mitra dan lini di lapangan, seperti Kader PKK, Kader Posyandu, atau Kader Pembangunan Desa. Mereka adalah mitra sejati penyulihan, maka jalin silaturahmi dengan kader tersebut,” ungkapnya.

Gus Ipul berharap, meskipun Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga menjadi urusan pusat, tetap tidak bisa diserahkan mutlak begitu saja.

Dalam rangka membantu kinerja para PKB/PLKB di lapangan, para bupati atau wali kota juga diharapkan mau menambah tenaga honorer. Kata dia, hal ini penting dilakukan karena jumlah tenaga PKB/PLKB se Jawa Timur sekitar 2.270. Sehingga perbandingannya 1 tenaga penyuluh melayani 4 desa.

Gus Ipul: Tidak Usah Khawatir Jika PKB/PLKB Dipindah Luar Jawa

Padahal idealnya, masih kata dia, 1 tenaga penyuluh maksimal melayani 2 desa. “Semoga dengan pertimbangan ini kedepan jumlah PKB/PLKB semakin ditambah,” pungkasnya.

Sementara Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kushendarwito menyampaikan, jumlah tenaga PKB/PLKB se-Jawa Timur yang dialihkan ke pemerintah pusat ada sekitar 2.270.

Dijelaskannya, bahwa proses sampai dengan 31 Desember 2017, para PKB/PLKB ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan resmi menjadi pegawai pusat per 1 Januari 2018 mendatang.

Sekadar informasi, di acara tersebut, turut hadir Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) Ambar Rahayu, MNS, Bupati/Walikota se Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota se Jawa Timur, dan Kepala OPD-KB kabupaten/kota.

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *